Dzargon – Rezim Orde Baru adalah salah satu Rezim pemerintahan semi militer yang panjang di antara rezim yang pernah ada di dunia. Rezim yang dipimpin oleh presiden Soeharto ini bahkan bertahan hingga 32 tahun atau 7 kali pemilihan umum.

Meskipun terkenal sebagai bapak pemabngunan dan membuat Indonesia menjadi salah satu Macan Asia yang sangat disegani, tidak jarang kebijakan-kebijakannya di dalam negeri menuai banyak kecaman karean dinilai sangat otoriter dan bertangan besi.

Salah satu aturannya kontroversialnya adalah Larangan penggunaan Jilbab yang sempat memicu banyak penentangan bahkan sampai perlawanan. Politik rasis dan identitias, Seoharto berhasil membungkam banyak pihak yang melawan dengan legitimiasi dari Negera dan pemerintah.

Sejarah Pelarangan Jilbab Oleh Rezim Orde Baru.

Catatan hitam perjalanan Orde Baru pertama kali dicatatkan setelah rezim ini berhasil menumpak partai Komunis Indonesia sampai ke akar-akarnya dengan mengadili mereka yang tidak terlibat pasca pemberontakan PKI. Tidak adalah Trisula ideologis bangsa yang dicanangkan oleh bapak Pembangun bangsa yang dikenal sebagai Nasakom yang terdiri dari Nasionalis, Agamis dan Komunis.

Pasca jatuhnya Orde Lama tahun 1967 tambuk kepemimpinan jatuh di tangah Soeharto, Indonesia mengahdapi beberapa pemberontakan salah satunya berasal dari gerakan kanan yakni dari kalangan islam ekstremis, DI/TII atau Darul Islamiyah dan Tentara Islam Indonesia. Tertangkapnya Soemitro dan dijatuhkan hukuman mati ternyata tidak membuat gerakan Islam Ekstremis kala itu untuk melakukan pemberontakan.

Namun puncak politik Identitas anti Islam mencapai puncaknya pada tahun 1981, keita Komando Jihad yang dipimpin oleh Warman dan Jamaah Imran ditumpas oleh pihak Orde Baru. Hasilnya, Soeharti mendapatkan bisikan jika Islam Radikal adalah penyebab dari banyaknya Gelombang pemberontakan di NKRI.

Hasilnya Soeharto membuat aturan-aturan ketat tentang Islam di Indonesia, salah satunya adalah larangan penggunaan Jilbab. Korban pertamanya adalah Triwulandari. Siswi SMAN 1 Jember ini dikelaurkan dari sekolahnya pada tahun 1982 karean tidak ingin melepas jilbab.

Tri bukanlah satu-satunya orang yang mendapatkan larangan mengenakan Jilbab di Era Orde Baru,  beberapa siswi berjilbab di SMAN 3 Bandung dan SMAN 68Jakarta juga mendapatkan perlakuan yang sama. Bagi mereka yang ngotot ingin mengenakan jilbab tidak akan mendapatkan tempat di Sekolah negeri, namun demikian Rezim tersebut masih mengizinkan mereka untuk mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah swasta seperti Muhamadiyah dan Pondok Pesantren.

Trend Siswi Berjilbab Saat ini Sudah Dibebaskan

Gerakan Anti Jilbab Meluas.

Larangan penggunaan Jilbab oleh pemerintah ini seolah menjadi angin segar untuk gerakan feminis Anti jilbab, bahkan hingga tahun 1989 propaganda negatif tentang jilbab berderar luas di masyarakat seperti “Jilbab Beracun”.

Propaganda ini berisi hasutan kepada Masyarakat bahwa mereka yang mengenakan Jilbab itu berbahaya. Hasutan ini berhasil membuat wanita-wanita berjilbab ketakuan mengenakan jilbab di tempat umum.

Namun, alih-alih takut dengan aturan yang mengungkung dari Orde Baru. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pun akhirnya meneriakkan protes atas aturan konyol tersebut. Puncaknya pada akhir tahun 1990, gerakan pembela Jilbab dari kalangan mahasiswa ini semakin besar.

Akhirnya pada tanggal 16 Februari tahun 1991 melalaui surat keputusan SK No.100/C/Kep/D/1991 akhirnya larangan penggunaan Jilbab di lingkungan pendidikan dicabut. Pemerintah Orde Baru melunak dan membeirkan izin untuk mengenakan jilbab bagi siapa saja yang memiliki keyakinan untuk mengenakan penutup kepala bagi wanita muslimah tersebut.

Sampai saat ini gerakan anti Identitas Islam masih acapkali terlihat di Indonesia, bahkan pada tahun 2019 wacana anti identitas Islam ini pernah disuarakan justru dari Menteri Agama Fachrul Razi, meskipun terbatas pada penggunaan Jilbab, Celana Cingkran dan Jenggot, namun wacana tersebut tidak pernah diaminkan lagi oleh negara